Neolib Vs Kerakyatan Vs Ekonomi Pancasila???

semalam ketika saya menghadiri reuni akbar alumni  Thawalib padang panjang, saya kembali bersua dengan teman – teman satu angkatan, ya namanya saja acara kengen-kangenan. di sela – sela kegiatan yang sangat padat, saya melakukan diskusi dengan seorang teman yang sedang melakukan proses studi S2 di UGM Jogjakarta.

Cerita punya cerita (maklum kangen banget sama mereka, hampir 4 tahun nggak jumpa) kami sampai kepada masalah visi dan misi capres dan cawapres. disana kami sampai kepada pembahasan yang sangat panas, yaitu masalah NEOLIB dan Ekonomi Kerakyatan serta Ekonomi Pancasila.  awalnya dia ngotot neolib tidak sesuai untuk indonesia, karena memang peta kekayaan indonesia yang paling besar saat ini adalah pertanian, perkebunan dan nelayan.  saya yang berasal dari jurusan ekonomi islam, sedikit banyaknya juga mengetahui substansi dari masing – masing sistem ekonomi yang menjadi perdebatan. lalu saya mulai menjelaskan secara sistematis dengan memulai dari:

1.  Ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Pancasila

Ekonomi kerakyatan adalah nama lain dari ekonomi pancasila. dasar hukum kesesuaian ekonomi kerakyatan dalam konstitusi negara ini setidaknya bisa mengacu pada Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air, dan semua hasil bumi dikuasai oleh negara dan akan digunakan seutuhnya untuk rakyat.  pengacuan kepada UUD 1945 pasal 33 diatas bisa menjalaskan mengapa ekonomi kerakyatan harus ditegakkan di indonesia. hal ini menurut teman saya adalah keinginan dari founding father indonesia sendiri selaku aktor yang menkonsep masa depan indonesia. dan saya setuju dengan ini.

jika kita pelajari lebih lanjut, ternyata yang ideologi ekonomi yang pertama kali mengemukakan hal tersebut Sosialisme. Karl Marx membangkitkan Ideologi ini karena tidak rela melihat adanya jurang pemisah yang besar antara kaum Borjuis dengan Ploretar (efek negatif dari kapitalis).

2.  Neoliberal di Negara Berkembang

Indonesia yang sejak merdeka tahun 1945, tidak  pernah menjadi negara maju. dunia internasional masih menggolongkan indonesia kepada negara – negara dunia ketiga (negara sedang berkembang). selaku negara sedang berkembang (NSB), kemiskinan sudah menjadi tontonan sehari – hari. kemiskinan di NSB – meminjam istilah Ml. Jhingan – disebabkan karena adanya lingkaran setan kemiskinan. menurut Jhingan, kemiskinan terjadi karena adanya kekurangan modal, yang kemudian berdampak  pada kurangnya investasi. kurangnya investasi berdampak buruk kepada rendahnya produktivitas. karena produktivitas rendah, pendapatan masyarakat juga rendah yang kemudian mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menabung. akibatnya tabungan rendah yang pada akhirnya bermuara kepada rendahnya modal. begitu seterusnya.

Lingkaran setan kemiskinan dapat diputus dengan beberapa cara. salah satunya adalah pemberdayaan dana – eksternal (dana – dana asing). menurut Jhingan, para investor asing melakukan aktivitas investasi di NSB harus bersifat Joint Venture dengan pemerintah. dimana para investor membawa modalnya dari luar ke dalam negeri yang kemudian akan melatih pekerja – pekerja dalam negeri untuk kemudian diberdayakan sebagai Tenaga Kerja yang diprioritaskan.

masalahnya sekarang adalah konsep Neolib adalah konsep yang mencoba mengembalikan konsep kekuatan pasar. segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang menentukan adalah kekuatan pasar. salah satu sistem yang sangat terkenal dari konsep ini adalah bantuan luar negeri (Hutang Luar Negeri).

jika selama 60 tahun lebih indonesia mengalami kekurangan modal yang kemudian berimbas dari kemiskinan yang berkanjangan, apakah bisa indonesia saat ini bisa berjalan seperti sekarang? jawabannya tentu tidak. titik temu dari pertanyaan di atas adalah indonesia bisa seperti ini kerena hutang luar negeri (walaupun terlalu besar). Hutang luar negeri bisa bermanfaat secara langsung jika kita menggunakannya untuk investasi pada sektor riil, dan bukan untuk pembangunan kota – kota besar yang dilakukan pemerintah selama rezim Orba.  penggunaan hutang yang salah tersebut ternyata telah jauh dari apa yang ingatkan oleh Jhingan.  akibatnya timbulnya sebuah sindrom dalam masyarakat bahwa neolib sangat buruk dan tidak layak untuk digunakan di indonesia.

3.  Neolib Vs Kerakyatan

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, walaupun singkat tapi setidaknya kita sudah bisa mengenal dan mengetahui masing – masing konsep yang tengah diperbedatkan.

kembali kepada pembahasan ekonomi kerakyatan bahwa ekonomi kerakyatan sejatinya adalah pendayagunaan segala sumber daya yang ada untuk kesejahteraan rakyat. maka yang harus dilakukan adalah pengalihan sektor – sektor yang tidak produktif kepada sektor – sektor yang produktif.  artinya sebagai NSB indonesia tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan jika tidak segera mengikuti koridor yang telah di tetapkan oleh Jhingan, yaitu pemberdayaan rakyat untuk menjadi tenaga kerja yang diprioritaskan. investasi yang dinyatakan di atas adalah investasi pada sektor riil, dan bukan moneter. Meskipun di pasar moneter banyak saham dan uang yang beredar, namun sangat jarang sekali uang – uang itu mengalir ke sektor riil.  jika hal ini dilakukan maka, indonesia akan segera menjadi negara maju.

dari paparan paragraf di atas, terdapat 2 nilai penting yang perlu digarisbawahi:

1.   bahwa konsep hutang negara harus dilakukan guna menguatkan sektor riil yang secara tidak langsung akan menyerab tenaga kerja.

2.  bahwa konsep neolib tidaklah buruk. ibarakan pepatah, ambil yang baik dan buang yang buruk. konsep neolin yang perlu di hindari adalah proses kapitalisasi yang bisa bermuara kepada melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan simiskin. dalam kata lain, terdapat konsep segi tiga di dalamnya. dimana rakyat diserab habis untuk memperkaya para pemilik modal-ini yang harus di buang. untuk membuang ini (kembali merujuk kepada Jhingan) pemerintah harus membentuk join venture dengan pihak terkait.

3.  bahwa konsep ekonomi yang saat ini terjadi di indonesia adalah dualisme ekonomi atau dalam istilah ekonominya “Ekonomi Campuran”, campuran antara sosialis dan kapitalis. namun sayangnya, pemerintah selalu menjadi salah kaprah dalam menjalankan kedua sistem ini. dimana pasar memiliki peranan penting untuk menentukan harga (dalam kapitalis) dibiarkan selalu mengambang dan tanpa kontrol. adanya penentuan harga beberapa barang pokok tidak mencerminkan konsep yang telah dijalani. lebih parah lagi, pemerintah indonesia selalu mengeksploitasi rakyat untuk mendapatkan belanja pemeritah yang sangat besar. katakanlah perbaikan gedung MPR/ DPR RI yang menelan biaya ratusan Milyar Rupiah, belum lagi para anggota dewan meminta fasilitas Laptop yang juga menelan biaya ratusan milyar rupiah juga. hal sangat jauh dari konsep ekonomi campuran yang telah berjalan di beberapa negara berkembang lainnya. Negara – negara yang menggunakan ekonomi campuran lainnya, seperti Hindia, memberikan proteksi ekonomi yang sangat besar bagi rakyatnya. sehingga pertumbuhan ekonominya adalah nilai riil dari PDB dan PNB.

4.  bahwa ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah ekonomi campuran. seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa indonesia sedang dan dapat menjalankan kedua sistem tersebut dengan prinsip “ambil yang baiknya dan buang yang buruknya”. agar tidak ada lagi kesalahan dalam memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tengah terjadi.

TULISAN INI BUKAN DALAM RANGKA KAMPANYE

TULISAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PENCERAHAN

TERSERAH SIAPA YANG AKAN NAIK MENJADI PRESIDEN

YANG JELAS IA TIDAK BOLEH SALAH KAPRAH DALAM MENJALANKAN

SISTEM EKONOMI YANG TELAH ADA DALAM UUD 1945

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s